Agenda Global Menuju Praktik Lokal Blue Economy: Analisis Global–Local Nexus dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Bima

Dewi Nur Anjani, Nursa Fitri

Sari


Konsep Blue Economy merupakan agenda global yang menekankan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Artikel ini menganalisis keselarasan antara prinsip-prinsip global Blue Economy dan kebijakan pariwisata daerah Kabupaten Bima melalui pendekatan global–local nexus. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan menelaah dokumen kebijakan internasional, nasional, serta Peraturan Daerah Pariwisata Kabupaten Bima. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi sejauh mana agenda global Blue Economy diadopsi dalam kebijakan pariwisata lokal. Hasil kajian menunjukkan bahwa Perda Pariwisata Kabupaten Bima telah mencerminkan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan, namun integrasinya masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya menyentuh aspek operasional Blue Economy. Studi ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan lokal agar agenda global dapat diterjemahkan secara efektif di tingkat daerah.

 

Kata Kunci: Blue Economy; Global–Local Nexus; Pariwisata Berkelanjutan; Tourism Governance; Kabupaten Bima.


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Agam, B., Sahari, S., Fajri, I., Yunita, N. F., Lahay, A. F., Afdal, M., ... & Udaya, L. O. M. R. A. (2025). Inovasi blue economy. Kamiya Jaya Aquatic.

Chandra, Y. A., Rustam, I., & Safitri, P. (2021). Implementasi Kebijakan Berbasis Blue Economy Dalam Kerangka Kerja Sama Pemerintah Indonesia Dengan Food And Agriculture Organization (Fao): Studi Mengenai Unit Pengolahan Ikan (UPI) Di Kabupaten Lombok Utara. Indonesian Journal of Global Discourse, 3(1), 1-19.

Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. Journal of Management, Accounting, and Administration, 1(2), 77-84.

European Commission. (2021, March). Sustainability criteria for the blue economy guidelines. European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d4330267-a3db-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en

Pemerintah Kabupaten Bima. (2023). Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2023–2038 (Perda No. 1 Tahun 2023). Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Details/305750/perda-kab-bima-no-1-tahun-2023

Teguh, F. (2024). Tata Kelola Destinasi: Membangun Ekosistem Pariwisata. UGM PRESS.

Priyono, V. R. P. (2024). Implementasi Blue Economy untuk mewujudkan Sustainable Development Goals Ke-14 di Indonesia dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Rijal, S. (2023). BUKU-KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WISATA BAHARI BERBASIS BLUE ECONOMY DI PROVINSI SULAWESI SELATAN.

Kustiwa, R. I., & Mokodompit, E. (2025). PENGEMBANGAN PARAWISATA BAHARI BERBASIS BLUE ECONOMY. Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara, 2(2), 1347-1352.




DOI: https://doi.org/10.37531/yume.v9i1.11254

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Web Analytics Made Easy - StatCounter