Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Systematic Literature Review
Sari
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualits Laporan Keuangan Daerah (LKPD) melalui pendekatan Systematic Literatur Review (SLR). Fokus penelitian adalah pada 3 variabel utama: implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dan Sistem pengedalian Intern Pemerintah (SPIP). Metode SLR digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensistensi hasil dari 30 jurnal yang diterbitkan antara tahun 2021-2025. Hasil analisis menunjukkan bahwa SAP dan SAKD secara konsisten berpengaruh positif signifikanterhadap kualitas LKPD. Namun, pengaruh SPIP menunjukkan hasil yang tidak konsisten, dengan 11 studi menemukan pengaruh signifikan dan 6 studi tidak menemukan pengaruh signifikan. Ketidakkonsistenan ini mengindikasikan adanya faktor kontekstual, perbedaan tingkat maturitas implementasi SPIP, dan variasi dalam pengukuran variabel yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini memeberikan kontribusi teoritis dalam pengembngan teori stewardship dan praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.
Kata Kunci: Kualitas LKPD, Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengedalian Intern Pemerintah
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Akuntansi, J., & Ratulangi, U. S. (2017). 3 1,2,3. 12(2), 874–890.
Akuntansi, M., Ekonomi, F., Riau, U., & Siak, K. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Riau ). 11, 127–144.
Anggreani, Y., Delang, D., & Mildawati, T. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Dimoderasi Lingkungan Eksternal. 7, 2072–2082.
Bisnis, J. E. (2024a). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran , Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi. 1073–1082.
Bisnis, J. E. (2024b). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan , Sistem Akuntansi Keuangan Daerah , Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan ( Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu ). 229–247.
Dahlan, A. (2023). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Determinant of Local Government Financial Statements Quality. 19(1), 51–60.
Damina, E. K., Muritala, T., & Umar, A. I. (2022). Effect of Corporate Governance on the Capital Structure on Non-Financial Firms in Developing Countries : A Qualitative Approach. 3230–3244. https://doi.org/10.4236/ojbm.2022.106160
Farwitawati, R. (2021). INFORMASI AKUNTANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP.
Governace, P. G., & Pengendalian, D. A. N. S. (n.d.). Pengaruh good governace , ukuran, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.
Ilmiah, J., Dan, E., Rahman, A., & Timur, K. J. (2024). P E N G A R U H P E N E R A PA N S TA N D A R A K U N TA N S I PEMERINTAH ( SAP ) DAN PENGAWASAN KEUANGAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA BIRO. 11(1), 1–10.
Indonesia, R. (2010). Presiden republik indonesia.
Informasi, S., & Dan, A. (2019). Sistem informasi, keuangan, auditing dan perpajakan. 3(2), 135–146.
Jainuddin, S. (2024). Pengaruh Transparansi , Akuntabilitas , dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Kasus di Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Tidore Kepulauan. 5(12), 5215–5229.
Jurnal, J., Mea, I., Akuntabilitas, P., & Transparansi, D. A. N. (2023). JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA ( Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi ). 978–988.
Keuangan, K. L., & Daerah, P. (2018). J urnal El-Riyasah, Volume 9 Nomor 1 Tahun 2018 Rizki. 9, 7–21.
Keuangan, L., & Daerah, P. (2025). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 3(1), 111–124.
Krah, R., & Mertens, G. (2023). Financial transparency, trust and willingness to pay in local governments of sub-Saharan Africa. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, 35(6), 100–120. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-06-2022-0110
Machmudiyanti, N. I., & Aufa, M. (2023). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah , Kualitas Sumber Daya Manusia , Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 4, 310–330.
Mempengaruhi, A. F. Y., Laporan, K., & Pemerintah, K. (2023). Nur Waina Fattah , Ratna Ayu Damayanti , M . Istiyansyah Ulman Idris. April. https://doi.org/10.26418/apssai.v3i1.70
Muhasaba, E. L., & Akuntansi, J. (2021). 1 , 2 1, 2. 12(2), 157–171.
No Title. (2024). 2(7), 274–284.
Nomer, V., Pemerintah, K., & Lkpd, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Perundang-undangan dan Sistem Journal of Public and Business Accounting. 2(2), 36–46.
Oktaviani, M. A., Sari, D. P., Akuntansi, P., Katolik, U., & Mandala, W. (2020). pengendalian intern terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. 21(1), 186–193.
Pemerintah, K., Studi, D., Pada, E., Sumatera, P., & Selatan, B. (2022). Jurnal Akuntansi dan Keuangan ( JAK ) Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja. 10(2), 119–128.
Penerapan, E., Akuntansi, S., Berbasis, P., Pada, A., & Arum, R. N. (2016). EVALUASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA AKUN PIUTANG (STUDI DI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2015) RIZKA NILAM ARUM, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Ak., CA. 2015–2016.
Putri, D., & Rahmah, N. A. (2023). Pengaruh sistem pengendalian internal dan kompetensi sdm terhadap kualitas LKPD Bandung Barat Sistem Pengendalian Internal. October, 157–175.
Sari, P. N., & Sari, N. K. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. 3(2), 9–16.
Sistem, P., & Intern, P. (1845). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan Welly. 133–145.
Studi, P., Akuntansi, M., Maret, U. S., Akuntansi, P. S., & Maret, U. S. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Kaimana. 3(2), 411–424.
Tahun, P. P. N. O., Perpajakan, P., Sanksi, D. A. N., Terhadap, P., Wajib, K., & Usaha, P. (2016). JURNAL NOMINAL / VOLUME V NOMOR 2 / TAHUN 2016 PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG PENERAPAN KECIL , DAN MENENGAH DI KOTA YOGYAKARTA Zaen Zulhaj Imaniati Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta Isroah Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta JURNAL NOMINAL / VOLUME V NOMOR 2 / TAHUN 2016 PENDAHULUAN Suatu pemerintahan negara dalam menjalankan pembangunan UMKM menyumbang 57 % untuk Produk Domestik Bruto ( PDB ) sedangkan kontribusi UMKM terhadap pajak hanya sebesar 5 %. Upaya pemenuhan untuk perpajakan meningkatkan secara sukarela dan tersebut dapat diperoleh dari sumber dalam negeri maupun luar negeri . Salah satu cara untuk memperoleh dana yaitu dengan pemungutan Pajak merupakan ( voluntary tax compliance ) dan mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM , pemerintah telah menerbitkan penerimaan dana yang paling aman dan handal karena bersifat fleksibel , lebih mudah dipengaruhi melalui kebijakan negara yang bersangkutan . Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara . Setiap tahun pendapatan pemerintah dari pajak mengalami pendapatan tersebut Peningkatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu . Penerapan PP No . 46 Tahun 2013 bertujuan untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan perpajakan , memberikan edukasi masyarakat untuk tertib administrasi , memberikan edukasi masyarakat untuk diimbangi pengupayaan pemerintah dalam berbagai kebijakan yang meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya . Berbagai peraturan baru semakin banyak dikeluarkan dengan harapan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan . Saat ini pemerintah mulai melirik sektor swatsa yang dipastikan memiliki potensi besar untuk pemasukan pajak . Sektor tersebut adalah Usaha Mikro , Kecil , dan Menengah ( UMKM ). UMKM memiliki omset dan laba yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan transaparansi , dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkonstribusi dalam penyelenggaraan negara . Peraturan Perpajakan yang baru ini memiliki kelebihan yaitu tarif yang dianut lebih kecil dari tarif yang sebelumnya yaitu 1 % dari omset . PP No . 46 Tahun 2013 berlaku untuk Wajib Pajak Orang pribadi dan / atau Badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu , yaitu penghasilan yang kurang dari 4 , 8 M terbatas pada penghasilan dari usaha . Penerapan PP No . 46…. V(46).
DOI: https://doi.org/10.37531/yume.v9i1.11322
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional