Implementasi Aktivitas Hubungan Masyarakat Pada Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan Negeri Depok
Abstract
Kata Kunci: Aktivitas Humas, Pelayanan Informasi Publik, Pengadilan Negeri
Full Text:
Download PDFReferences
Atmaja, Mochtar Kusuma. 2002. Hukum, Kemasyarakatan, dan Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Binacipta
Budiman, F. 2018. Aplikasi SiTAMPAN Wujudkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagai Motivasi dan Pendorong Semangat Kerja ASN Pemko Padang Panjang. Retrieved from https://www.padang-today.com/aplikasi-sitampanwujudkan-tambahan-penghasilan-pegawai-tpp-sebagai-motivasi-danpendorong-semangat-kerja-asn-pemko-padang-panjang/.
Haryatmoko. 2011. Etika Publik untuk integritas Pejabat publik dan Politisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
Kariawan, Iwan. 2016. Tugas Humas Pengadilan yang Harus Diketahui. [Artikel]. Mahkamah Agung RI melalui Website Resmi https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/inilah-tugas-humas-pengadilan-yang-harus-diketahui-oleh-muh-irfan-husaeni-yudi-hardeos-15-7
Kholid, Muhamad. 2015. Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis, ’Adliya 9, no. 1. 2015.
Komarudin. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat
Lembaga Administrasi Negara. 2003. Penyusunan Standar Pelayanan Publik.Jakarta:Lembaga Administrasi Negara
Macnamara, Jim. 2010. Strategi Public Relations. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
Moleong. Lexy J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Ngalimun. 2017. Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. Yogyakarta: PT Pustaka Baru Pers.
Prastowo, Andi. S. M. 2016. Memahami Metode-Metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praksis. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Ruslan, Rosady. 2016. Manajemen Public Relations & Media Komunikasi. Jakarta: Raja Grafindo.
Sastro, Dhoho A. Yasin, M. dkk. 2010. Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
Sundari, D. 2020. Komunikasi Humas Pada Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan Agama Pekanbaru (Studi Pada Administrasi Dan Mediasi Kasus Perceraian). [Doctoral dissertation]. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Sumber Lain
https://pn-depok.go.id/indeks-kepuasan-masyarakat-ikm
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 (https://badilum.mahkamahagung.go.id diakses 22 januari 2022 pukul 13.59 WIB).
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 (https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/database/2.-Kebijakan-Mahkamah-Agung/4.-Keputusan-Ketua-Mahkamah-Agung/Tahun-2011/orderby,1/page,12)
Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 (https://perpus.menpan.go.id hlm. 4 dan 8)
Peraturan UU NO 14 tahun 2008 (https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008)
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/database/2.-Kebijakan-Mahkamah-Agung/4.-Keputusan-Ketua-Mahkamah-Agung/Tahun-2012/ hlm.1 diakses 24 Desember 2021 pukul 20.01 WIB).
DOI: https://doi.org/10.37531/sejaman.v9i1.10290
Refbacks
- There are currently no refbacks.





